EROTISME PEMERINTAHAN (Pemerintahan: Kebutuhan atau Hawa Nafsu?)

“Fungsi suatu pemerintahan di atas masyarakat memang diperlukan agar semua kondisi dan prasarana yang diandaikan manusia dalam usahanya untuk mewujudkan kehidupannya, dapat tersedia. Tetapi kepada siapa pemerintahan itu dipercayakan, masyarakatlah yang berhak menentukan...”(Thomas Aquinas)

Dalam era otonomi daerah saat ini, setiap Pemerintah Daerah menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan personil yang mempunyai kemapuan dan keahlian (kompetensi) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasinya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ducker (1997), bahwa banyak organisasi pemerintah yang semula hebat, kemudian tidak mampu untuk bertindak lebih jauh, karena tidak mau meninggalkan cara-cara masa lalu.

Bukankah kita memiliki begitu banyak orang yang memiliki jabatan yang tinggi, juga mereka yang disebut (atau menyebut diri sebagai) “pakar” dan “Profesional” !”

Salah satu hal yang cukup mendasar kenapa hal tersebut dapat terjadi adalah akibat kurangnya pemahaman yang hakiki dari orang-orang yang merupakan bagian dari Pemerintahan itu sendiri, sehingga mereka sepertinya terjebak ke dalam suatu kebiasaan-kebiasaan / aktivitas kerja yang disebutnya sebagai bagian dari kehidupan aparat pemerintahan. Serta kurangnya peranan kontrol sosial dalam membangun akuntabilitas publik/ masyarakat yang mengarah kepada sikap apatisme terhadap pemerintah yang diakibatkan pula oleh kurangnya pemahaman serta ketidakpedulian masyarakat terhadap arti pentingnya pemerintah dalam menentukan nasib bangsa ini dan nasib mereka secara khusus. Inilah “realitas faktual masa kini”. Realitas yang menantang anak bangsa ini untuk dapat memberikan sedikit gambaran kepada kita semua untuk dapat mengabdikan diri, membangun dan membangkitkan jiwa bangsa kita yang sakit.